Makalah Nasionalisme

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Abad XX adalah abad nasionalisme, artinya sejak awal sampai dengan penutupan abad ini timbul kesadaran berbangsa. Hal ini dapat dilihat dalam sejarah bahwa ternyata kesadaran bangsa Indonesia sudah mengawali abad ini dan bahkan kesadaran ini masih diikuti oleh bangsa-bangsa Semenanjung Balkan yang menginginkan terciptanya nasion sendiri yang merdeka. Yang terakhir ini ternyata baru berlangsung menjelang penutupan abad XX. Jelas kiranya bahwa keinginan bersama untuk membebaskan diri dari dominasi etnik lain terjadi secara universal.

Nasionalisme Indonesia mempunyai ciri khas yang berbeda dengan nasionalisme mana pun di penjuru dunia ini. Nasionalisme Indonesia murni nerupakan bentuk perlawanan terhadap kolonialisme. Sudah selayaknya kalau dominasi sosio-politik kolonialisme Belanda itu membangkitkan perlawanan melalui organisasi yang diatur secara modern. Memang organisasi modern itu sebenarnya adalah dampak modernisasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial sendiri. Kebangkitan nasional adalah dampak yang tidak disadari oleh pemerintah, seperti munculnya banyak organisasi yang di dalam makalah ini kita akan membahas hal tersebut.

Berbagai masalah yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia mulai dari masalah kemiskinan, pengangguran, terorisme dan lain sebagainya. Menimbulkan suatu ataupun banyak permasalahan. Salah satunya adalah rendahnya rasa Nasionalisme Bangsa Indonesia. Memang itu tidak bisa dipungkiri, karena masyarakat lebih memilih untuk kelangsungan hidupnya dari pada memikirkan hal-hal seperti itu yang dianggapnya tidak penting. Padahal rasa nasionalisme itu sangat penting sekali bagi bangsa Indonesia untuk bisa menjadi bangsa yang maju, bangsa yang modern , bangsa yang aman dan damai, adil dan sejahtera.

Itu berbanding terbalik dengan situasi yang terjadi pada sejarah bangsa Indonesia di masa penjajahan Belanda. Bangsa Indonesia mencapai puncak kejayaan rasa nasionalime pada masa tersebut. Dimana pejuang-pejuang terdahulu kita bersatu dari sabang sampai merauke untuk membebaskan diri dari tirani. Yang mana itu bisa terwujud jika adanya rasa nasionalisme yang tinggi di masyarakat Indonesia. Dan telah terbukti kita bisa memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia dengan semangat juang yang tinggi. Tapi bagaiman dengan saat ini? Hal tersebut pun berpengaruh pada ketahanan nasional bangsa ini. Dapat kita lihat aksi bom-bom di Negara Indonesia ini seakan menjawab bahwa rendah sekali rasa nasionalisme kita hingga kita bisa-bisanya merusak bangsa dan Negara kita sendiri.

1.2. Rumusan masalah

A. Apa Pengertian Nasionalisme?

B. Bagaimana Karakteristik Nasionalisme?

C. Apa Makna Nasionalisme?

D. Apa aja Jenis-Jenis Nasionalisme?

E. Bagaimana Sejarah Nasionalisme Sebelum Kemerdekaan?

F. Bagaimana Sejarah Nasionalisme Sesudah Kemerdekaan?

G. Bagaimana Perkembangan Nasionalisme di Indonesia?

1.3. Tujuan

1. Untuk mengetahui apa itu Nasionalisme.

2. Agar mengetahui bagaimana karakteristik Nasionalisme.

3. Untuk mengetahui makna sesungguhnya dari Nasionalisme.

4. Untuk mengetahui jenis-jenis Nasionalisme.

5. Agar mengetahui bagaimana sejarah Nasionalisme sebelum kemerdekaan.

6. Agar mengetahui bagaimana sejarah Nasionalisme sesudah kemerdekaan.

7. Agar mengetahui bagaimana perkembangan Nasionalisme di Indonesia.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Pengertian Nasionalisme

Nasionalisme adalah sebuah paham yang direalisasikan dalam sebuah negara yang mendambakan kepentingan bersama, yaitu kepentingan bangsa (nation), walaupun mereka terdiri dari masyarakat yang majemuk. Bangsa mempunyai pengertian totalitas yang tidak membedakan suku, ras, golongan, dan agama. Diantara mereka tercipta hubungan sosial yang harmonis dan sepadan atas dasar kekeluargaan. Kepentingan semua kelompok diinstutionalisasikan dalam berbagai organisasi sosial, politik, ekonomi, dan keagamaan. Upaya penggalangan kebersamaan ini sering kali bertujuan menghapus superioritas kolonial terhadap suatu bangsa yang telah menimbulkan berbagai penderitaan selama kurun waktu yang cukup lama. Ada juga yang mengatakan bahwa nasionalisme adalah pemikiran untuk mempertahankan keutuhan bangsa dan Negara dengan menghargai dan menjiwai baik itu budaya, adat istiadat maupun sejarah dan perjuangan bangsa Indonesia yang telah merdeka ini.

Dalam konteks ini, kata kunci dalam nasionalisme adalah supreme loyality terhadap kelompok bangsa. Kesetiaan ini muncul karena adanya kesadaran akan identitas kolektif yang berbeda dengan yang lain. Pada kebanyakan kasus, hal itu terjadi karena kesamaan keturunan, bahasa atau kebudayaan. Akan tetapi , ini semua bukanlah unsur yang subtansial serba yang paling penting dalam nasionalisme adalah adanya “kemauan untuk bersatu”. Oleh karena itu, “bangsa” merupakan konsep yang selalu berubah, tidak statis, dan juga tidak given, sejalan dengan dinamika kekuatan-kekuatan yang melahirkannya. Nasionalisme tidak selamanya tumbuh dalam masyarakat multi ras, bahasa, budaya, dan bahkan multi agama. Amerika dan Singapura misalnya, adalah bangsa yang multi ras; Switzerland adalah bangsa dengan multi bahasa; dan Indonesia, yang sangat fenomenal, adalah bangsa yang yang merupakan integrasi dari berbagai suku yang mempunyai aneka bahasa, budaya, dan juga agama.

v  Dalam nasionalisme juga muncul paham nasionalisme kebangsaan, yaitu:

a.       Paham Nasionalisme Kebangsaan

Dalam perkembangan peradaban manusia, interaksi sesama manusia berubah menjadi bentuk yang lebih kompleks dan rumit. Dimulai dari  tumbuhnya kesadaran untuk menentukann nasib sendiri di kalangan bangsa-bangsa yang tertindas kolonialisme dunia seperti Indonesia. Lahirnya semangat untuk mandiri dan bebas untuk menentukan masa depannya sendiri. Dalam situasi perjuangan perebutan kemerdekaan, dibutuhkan suatu konsep sebagai dasar pembenaran rasional dari tuntutan terhadap penentu nasib sendiri yang dapat mengikat keikutsertaan semua orang atas nama sebuah bangsa. Dasar pembenaran tersebut, selanjutnya mengkristal dalam konsep paham ideologi kebangsaan yang biasa disebut dengan nasionalisme. Dari sinilah kemudian lahir konsep-konsep turunannya seperti bangsa (nation), negara (state),dan gabungan keduanya yang menjadi konsep negara-bangsa (nation-state) sebagai komponen-komponen yang membentuk identitas nasional atau kebangsaan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa paham nasionalisme kebangsaan adalah sebuah situasi kejiwaan di mana kesetiaan seseorang secara total diabdikan langsung kepada negara bangsa atas nama sebuah bangsa.

b.      Paham Nasionalisme Kebangsaan sebagai Paham yang Mengantarkan pada Konsep Identitas Nasional

Larry Diamond dan Marc F. Plattner mengatakan bahwa para penganut nasionalisme dunia ketiga yang secara khas menggunakan retorika antikoloialisme dan antiimperalisme. Para pengikut nasionalisme tersebut berkeyakinan bahwa persamaan cita-cita yang mereka miliki dapat diwujudkan dalam sebuah identitas politik atau kepentingan bersama dalam bentuk sebuah wadah yang disebut bangsa (nation). Dengan demikian bangsa atau nation merupakan suatu wadah yang di dalamnya terhimpun orang-orang yang mempunyai persamaan keyakinan dan persamaan lain yang mereka miliki seperti ras, etnis, agama, bahasa dan budaya. Unsur persamaan tersebut dapat dijadikan sebagai identitas politik bersama atau untuk menentukan tujuan organisasi politik yang dibangun berdasarkan geopolitik yang terdiri atas populasi, geografis, dan pemerintahan yang permanen yang disebut negara atau state.

Nation-state atau negara-bangsa merupakan sebuah bangsa yang memiliki bangunan politik (political building) seperti ketentuan-ketentuan perbatasan territorial, pemerintahan yang sah, pengakuan luar negeri,dan sebagainya. Munculnya paham nasionalisme atau kebangsaan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari situasi sosial politik dekade pertama abad ke-20. Pada waktu itu semangat menentang kolonialisme Belanda mulai bermunculan di kalangan pribumi. Cita-cita bersama untuk merebut kemerdekaan menjadi semangat umum di kalangan tokoh-tokoh pergerakan nasional untuk memformulasikan bentuk nasionalisme yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Paham nasionalisme Indonesia yang disampaikan oleh Soekarno yang disuarakan adalah bukan nasionalisme yang berwatak sempit, tiruan dari Barat, atau berwatak chauvinism tetapi bersifat toleran, bercorak ketimuran, dan tidak agresif sebagaimana nasionalisme yang dikembangkan di Eropa.

 2.2. Karakteristik Nasionalisme

Karakteristik Nasionalisme yang melambangkan kekuatan suatu negara dan aspirasi yang berkelanjutan, kemakmuran, pemeliharaan rasa hormat dan penghargaan untuk hukum. Nasionalisme tidak berdasarkan pada beberapa bentuk atau komposisi pada pemerintahan tetapi seluruh badan negara, hal ini lebih ditekankan pada berbagai cerita oleh rakyat atau hal yang lazim, kebudayaan atau lokasi geografi tetapi rakyat berkumpul bersama dibawah suatu gelar rakyat dengan konstitusi yang sama. Karakteristik nasionalisme diantaranya:

1. Membanggakan pribadi bangsa dan sejarah kepahlawanan pada suatu Negara.

2. Pembelaan dari kaum patriot dalam melawan pihak asing.

3. Kebangkitan pada tradisi masa lalu sebagai bagian mengagungkan tradisi lama karena nasionalisme memiliki hubungan kepercayaan dengan kebiasaan kuno. Seperti nasionalisme orang mesir bahwa kaum patriot harus memiliki pengetahuan tentang kebudayaan mesir yang tua dan hebat untuk menjaga kelangsungan dari sejarah.

4. Suatu negara cenderung mengubah fakta sejarah untuk kemuliaan dan kehebatan negaranya.

5. Ada spesial lambang nasionalisme yang diberikan untuk sebuah kesucian. Bendera, lambang nasionalisme dan lagu nasionalisme merupakan hal yang suci untuk semua umat manusia sebagai kewajiban untuk pengorbanan pribadi.

2.3. Makna Nasionalisme

Makna Nasionalisme secara politis merupakan kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan atau menghilangkan penjajahan maupun sebagai pendorong untuk membangun dirinya maupun lingkungan masyarakat, bangsa dan negaranya. Kita sebagai warga negara Indonesia, sudah tentu merasa bangga dan mencintai bangsa dan negara Indonesia. Kebanggaan dan kecintaan kita terhadap bangsa dan negara tidak berarti kita merasa lebih hebat dan lebih unggul daripada bangsa dan negara lain. Kita tidak boleh memiliki semangat nasionalisme yang berlebihan (chauvinisme) tetapi kita harus mengembangkan sikap saling menghormati, menghargai dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain.

v  Jadi Nasionalisme dapat juga diartikan:

·         Nasionalisme dalam arti sempit adalah suatu sikap yang meninggikan bangsanya sendiri, sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya. Sikap seperti ini jelas mencerai-beraikan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Keadaan seperti ini sering disebut chauvinisme.

·         Sedang dalam arti luas, nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan sekaligus menghormati bangsa lain.

2.4. Jenis-jenis Nasionalisme

Snyder membedakan empat jenis nasionalisme, yaitu:

1. Nasionalisme revolusioner, (terjadi di Perancis pada akhir abad ke18). Untuk negeri yang dikatakan memiliki nasionalisme revolusioner, ketika elite politik sangat berkeinginan untuk melakukan demokratisasi, tapi lembaga perwakilan yang ada jauh dari memadai untuk mengimbanginya.

2. Nasionalisme kontrarevolusioner, (terjadi di Jerman sebelum Perang Dunia I). Negeri yang bernasionalisme kontrarevolusioner, para elite politiknya menganggap diri selalu benar dan untuk itu lewat lembaga perwakilan yang ada, mereka menyerang pihak yang mereka anggap sebagai musuh atau melawan kepentingan mereka.

3. Nasionalisme sipil, (merujuk pada perkembangan di wilayah Britania dan Amerika hingga sekarang). Suatu negeri dikatakan memiliki nasionalisme sipil ketika ia memiliki lembaga perwakilan yang kuat, dan juga para elite politiknya memiliki kelenturan dalam berdemokrasi.

4. Nasionalisme SARA (diterjemahkan dari kata ethnic nationalism,terjadi di Yugoslavia atau Rwanda). SARA di sini merujuk pada akronim zaman Orde Baru, yakni suku, agama, ras, dan antar golongan.

2.5. Sejarah Nasionalisme Indonesia Sebelum Kemerdekaan

Nasionalisme Indonesia yang dalam perkembanganya mencapai titik puncak setelah Perang Dunia ke II yaitu dengan di proklamasikannya kemerdekaan Indonesia berarti pembentukan nation Indonesia berlangsung melalui proses sejarah yang panjang. Timbulnya nasionalisme Indonesia mempunyai kaitan erat dengan kolonialisme Belanda yang sudah beberapa abad lamanya berkuasa di Indonesia. Usaha untuk menolak kolonialisme inilah yang merupakan manifestasi dari penderitaan dan tekanan disebut nasionalisme Indonesia. Tahun 1799 pemerintah hindia belanda mengeksploitasi ekonomi dan penetrasi politik sampai pada tahun 1830 dengan memperkenalkan sistem administrasi dan birokrasi ”sewa tanah” tetapi mengalami kegagalan. Kemudian diganti dengan sistem tanam paksa yang mengintensifkan sistem tradisisonal yang terdapat dalam ikatan feodal, ini terjadi pada pertengahan abad XIX. Kemudian pada awal abad XX menggantinya dengan “politik balas budi atau politik etis.” Dalam politik etis terdapat usaha memajukan pengajaran bagi anak-anak indonesia. Sehingga memunculkan beberapa respons yang positif dari generasi bangsa Indonesia, diantaranya:

1.      1. Budi Utomo.

Secara historis, semangat nasionalisme Indonesia sudah mulai terasa sejak berdirinya Boedi Oetomo yang merupakan keprihatinan dr. Wahiddn sudiro husodo yang dikembangkan oleh Sutomo mahasiswa Stovia serta rekan-rekannya untuk mendirikan Budi Utomo di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1908, ini menampilkan fase pertama dari Nasionalisme Indonesia dan menunjuk pada etno nasionalisme dan proses penyadaran diri terhadap identitas diri bangsa Indonesia.

2.      2. Sarekat Islam

Sarekat islam adalah organisasi yang bertujuan menghidupkan kegiatan ekonomi pedagang islam jawa yang diikat dengan agama yang pengaruhnya jauh lebih besar dari pada Boedi Oetomo, namun berkembang menjadi gerakan nasionalisme. Didirikan pada tahun 1912 oleh H. Samanhudi. Dalam waktu kurang dari satu tahun SI menjadi organisasi raksasa yang mengakibatkan pemerintah Hindia Belanda menjadi resah akan keberadaannya.

Sarekat Islam mengalami percepatan kemajuan yang merata hampir di seluruh Indonesia. Akan tetapi, sifat keterbukaan organisasi ini telah memicu terjadinya perpecahan di tubuh SI sehingga lahirlah “SI Putih” dan “SI Merah”. Jika “SI Putih” tetap mengutamakan ideologi islam dan Pan-Islamisme sebagai landasan untuk mempersatukan bangsa maka “SI Merah” di bawah pimpinan Semaun, Darso, dn Tan Mlaka memiliki kecenderungan yang berbeda.Golongan kiri dalam SI inilah yang akhirnya menjadi cikal-bakal lahirnya partai komunis Indonesia (23 Mei 1920), dalam hal yang menyangkut dasar partai, PKI berpegang teguh prinsip sosialisme, internasionalisme,dan menganggap nasionalisme. Sebagai musuh utama. Oleh karena itu, dalam konperensi SI (Maret 1921), Fahrudin-wakil ketua Muhammadiyah mengedarkan brosur yang menyatakan bahwa Pan-Islamisme tidak mungkin berhasil jika tetap bekerja sama dengan golongan komunis.

3.      3. Partai Nasional Indonesia (PNI)

Sejarah mencatat bahwa PKI berhasil menempatkan diri sebagai partai terbesar sehingga mendorongnya melakukan pemberontakan kepada pemerintah Belanda pada 13 November 1926. Pemberontakan PKI ini telah meyebabkan banyak tokoh pergerakan nasional harus dibuang ke Tanah Merah, Digul Atas, dan Irian Jaya.

Sesudah PKI dinyatakan sebagai partai terlarang oleh pemerintah Belanda, Soekarno merasakan perlunya bangsa Indonesia memiliki partai sebagai wadah baru yang mampu menampung gerakan “nasionalisme modern” yang radikal. Pada 4 Juli 1927, lahirlah Partai Nasional Indonesia (PNI) yang diawali oleh berdirinya Algeemene Study Club (1925). Ideologi partai ini adalah nasionalisme radikal, sebagaimana tuisan Soekarno dalam Nasionalisme, Islamisme, dan marxisme (1926). Tulisan tersebut merupakan respons Soekarno atau tulisan H.O.S Tjokroaminoto tentang Islam dan Sosialisme. Ketiga kekutan ideologi tersebut, yakni Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme, merupakan landasan pergerakan nasional secara garis besar, dan oleh Soekarno dianggap sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia. Ketiga tersebut kemudian terkenal dengan singkatan NASAKOM.

4.      4. Indische Partij

IP adalah organisasi campuran yang menginginkan kerjasama orang Indo dengan orang Bumiputra. Organisasi ini didirikan oleh E.F.E Douwes Dekker alias setyabudi di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912. Oganisasi ini melalui kesatuan aksi dpat mengubah sistem yang berlaku dengan antitesis antara penjajah dan terjajah.

5.    5.   Muhammadiyah

Agama Islam adalah lambang persatuan rakyat, makadari itu K.H. Ahmad Dahlan di yogajakarta pada 18 November 1912 menjadikan Muhammadiah sebagai organisasi yang bertumpu  pada cita-cita agama dengan aliran modernis islam dan memperbaiki agama bagi umat islam Indonesia. Organisasi ini melakukan perbaikan melalui 3 bidang yaitu, keagamaan, pendidikan, dan kemasyarakatan. Pembaharuan pada bidang keagamaan adalah memurnika dan mengembalikan sesui pada aslinya (Al-Qur’an dan Sunnah). Pembaharuan pada bidang pendidikan mencakup perbaikan dan pembentukan muslim yang berbudi, alim, luas pengetahuan dan faham masalah ilmu dunia dan masyarakat dengan sistem pendidikan yang menggabungkan cara tradisional dan cara modern. Perbaikan pada bidang kemasyarakatan dengan mendirikan rumahsakit, poliklinik, rumah yatim piatu yang dikelola oleh lembaga. Pada tahun 1923 berdirilah Pertolongan Kesengsaraan Umum (PKU) yang merupakan bentuk kepedulian sosial dan tolong menolong sesama muslim.

Di samping organisasi politik terdapat pergerakan keagamaan bersifat nasionalisme seperti Muhammadiyah di Jogjakarta pada 18 November 1912 yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan dengan tujuan memajukan pendidikan berdasarkan agama Islam dengan mendirikan sekolah-sekolah agama, masjid, langgar, dan rumah sakit. Setelah itu lahir Nahdhatul Ulama di Surabaya pada 31 Januari 1926, organisasi ini merupakan respon atas maraknya semangat nasionalisme dan respon terhadap kebijakan dan langkah SI dan Muhammadiyah yang tidak mengikutsertakan golongan tradsional dalam konggres Islam sedunia di Kairo.

6.    6.  Kelompok Katolik lahir Indiche katholieke Partij (IKP).

Pada November 1918 yang bertujuan memajukan bangsa berdasarkan agama katolik. Pada Setember 1917 lahir Christelijke Ethische Partij (CEP) yang bertujuan menjadikan agama Kristen sebagai dasar dalam menyusun negara dan memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Pada 22 februari 1925, berdiri dari umat Nasrani Partai Katolik Djawi di Djogjakarta, partai ini terbuka untuk semua Golongan tidak dibatasi dari orang Jawa saja dengan menjadikan bahasa Melayu, sebagai bahasa resmi partai.

7.     7.  Nahdlotul Ulama’

Berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya, sebagai organisasi sosial keagamaan yang didirikan oleh para ulama’, pemegang teguh salah satu dari 4 madzhab, berhaluan Ahlus Sunnah Wal-Jama’ah, bertujuan mengembangkan dan mengamalkan ajaran islam serta memperhatikan maslah sosial, ekonomi, dan sebagainya dalam rangka pengabdian kepada umat manusia. Pusat-pusat NU ada di Surabaya, Kediri, Bojonegoro, Bondowoso, Kudus.

8.     8.  Perhimpunan Indonesia

Dipimpin oleh Iwa Kusuma Sumantri, J.B.Sitanala, Moh. Hatta, Sastra Mulyono, D. Mangun Kusumo, dan Majalah “Indonesia Merdeka”. PI bertujuan menyadarkan para mahasiswa agar mempunyai komitmen yang bulat tentang persatuan dan kemerdekaan indonesia sebagai Elite Intelektual dan Profesional harus bertanggung jawab untuk memimpin rakyat melawan penjajah, membuka mata rakyat belanda bahwa pemerintah kolonial sangat opresif dan meyakinkan rakyat Indonesia tentang kebenaran perjuangan kaum Nasionalis, mengembangkan Edeologi yang bebas dan kuat diluar pembatasan Islam dan komunisme. Empat pikiran pokok PI tahun 1965 yaitu: kesatuan Nasional, solidaritas, Non koperasi, dan suadaya.

9.      9. Kongres pemuda dan Sumpah pemuda

Para pelajar dan mahasiswa dan beberapa organisasi bergabung dalam PPPI (Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia) pada tahun 1926 dan melakukan kongres pemuda Perdana pada bulan mei 1926 dengan mengesampingkan perbedaan sempit berdasarkan daerah dan menciptakan kesatuan seluruh bangsa Indonesia. Kongres pemuda kedua tanggal 26-28 Oktober 1928 yang dihadiri oleh sembilan organisasi pemuda beserta sejumlah tokoh politik. Diantaranya Soekarno, Sartono, dan Sumaryo. Ini merupakan puncak ideologi integrasi Nasional dan peristiwa Nasional yang belum pernah terjadi terbukti dengan pengucapan sumpah setia dengan bunyi sebagai berikut:

1 .Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia

2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia

3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa pemersatu, bahasa indonesia

Dalam penutupan kongres di kumandangkan lagu Indonesia Raya untuk mengiringi pengibaran bendera merah putih. Tiga sumpah diatas mengandung tiga pengertian yang merupakan kesatuan yaitu pengertian wilayah, bangsa yang merupakan massa dan bahasa sebagai alat komunikasi yang homogen. Kesatuan dalam pluralisme sosial-budaya itulah yang menjadi cita-cita Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda memang tidak identik dengan nasionalisme, tetapi mengintegrasikan potensi bangsa, yang berarti pula sejalan dengan hakikat nasionalisme sebagai faktor integratif bagi berbagai potensi kultural masyarakat.

1    10. Partai Indonesia

Pada tanggal 1 mei 1931 pendirian PARTINDO di bawah pimpinan Sartono adalah lanjutan PNI yang telah dibubarkan, dengan tujuan mencapai satu negara Republik Indonesia Merdeka dan kemerdekaan akan tercapai jika ada persatuan seluruh bangsa Indonesia. PARTINDO adalah partai politik yang menghendaki kemerdekaan Indonesia yang didasarkan atas prinsip menentukan nasib sendiri, kebangsaan, menolong diri sendiri, dan demokrasi.

1    11.  Organisasi pemuda dan kepanduan

Kaderisasi pemimpin yang dibutuhkan oleh negara dengan ciri Regionalisme sebagai perkumpulan kedaerahan yang terjun kelapangan sosial politik. Trikoro Darmo didirikan tanggal 7 Maret 1915 di Jakarta oleh dr. R. Satiman Wiryo Sanjoyo, Kaderman, dan Sunardi serta beberapa pemuda lainnya yang mempunyai cita-cita cinta tanah air, memperluas persaudaraan dan mengembangkan kebudayaan jawa. Tapi pada tahun 1915 berubah menjadi Jong Java yang orientasinya lebih luas mencakup Jaya Raya, Milisi, dan pergerakan rakyat pada umumnya. Sedangkan pada ahir tahun 1928 Jong Java dibubarkan dan diganti dengan Indonesia Muda dengan maksud menempuh orientasi Nasionalis yang sebenarnya.

Pada tahun 1927 di Bandung, didirikan pemuda Indonesia. Pada 9 Desember 1917 di Jakarta didirikan Jong Sumatranen Bond dengan tujuan memperkokoh ikatan sesama murid Sumatra dan mengembangkan kebudayaan Sumatra. Tahun 1918 didirikan Jong Minahasa dan Jong celebes. Keinginan bersatu dari berbagai organisasi kepanduan adalah refleksi dari keinginan untuk bersatu guna merealisasikan perasaan kebangsaan, bukan hanya dikalangan pemuda dan organisasi politik, tetapi juga tampak terang dikalangan kepanduan.

Era pergerakan Nasional lahir juga organisasi kedaerahan seperti pasundan (1920), srikat Sumatra (1918), perkumpulan orang Ambon, perkumpulan orang Minahasa (Agustus 1912), perkumpulan kaum Betawi (1 Januari 1923). Dikalangan pemuda lahir organisasi para pemuda seperti: Jong Java (7 Maret 1915), Jong Sumatren bond (9 Desember 1917), Jong Mina Hasa (1918), Jong Ambon, Jong Cebelles, Jong Islamieten Bond, dan Perhimpunan Indonesia tahun 1922 di Belanda.

Jadi, masa Nasionalis Indonesia tumbuh dari perasaan senasib dan sependeritaan akibat penjajahan. Walaupun dari suku, agama, dan ras yang majemuk tetapi satu bangsa dan berusaha membebaskan diri dari penderitaan tersebut dengan cita-cita mewujudkan masa depan yang lebih baik.

2.6. Sejarah Nasionalisme Indonesia Sesudah Kemerdekaan

Pada masa awal kemerdekaan Indonesia bentuk gerakan nasionalisme adalah dalam wujud perlawanan fisik dan upaya diplomasi bangsa Indonesia dalam upaya untuk mempertahankan kedaulatan RI.

Adapun bentuk-bentuk dari wujud nasionalisme rakyat Indonesia yaitu: Peristiwa pertempuran tanggal 10 November 1945 di Surabaya, peristiwa Bandung Lautan Api, Palagan Ambarawa, Konferensi Linggar Jati, Konferensi Renville, serta KMB. Termasuk di dalamnya upaya penanggulangan pemberontakan dari dalm negeri seperti: DI/ TII, PRRI/ Permesta, RMS baik Belanda maupun para pemberontak adalah sama-sama musuh bersama bangsa Indonesia yang harus dilawan demi menegakkan kedaulatan negera RI. Pada tahun 1963, Soekarno menentang pembentukan Negara Federasi Malaysia karena menganggap itu sebagai proyek neo-kolonialisme Inggris yang dapat membahayakan revolusi Indonesia yang belum selesai.

Maka pada saat itu bangsa Indonesia di kondisikan untuk kemudian menganggap Malaysia sebagai musuh bersama bangsa Indonesia dan harus dilawan, yang kemudian melahirkan ultimatum Ganyang Malaysia. Tahun 1966, gerakan nasionalisme Indonesia dimanifestasikan dengan menciptakan musuh bersama PLI dan Orla.

Dalam era Reformasi 1998 sampai sekarang, gerakan nasionalisme menampakkan wujudnya dalam wajah yang baru dan berbeda dari model nasionalisme pada masa rezim Soekarno yakni dalam bentuk perlawanan terhadap represi politik rezim yang berkuasa dan dalam perlawanan daerah terhadap pusat. Tragedi 12 Mei 1998 terjadi penembakan mahasiswa Trisakti, dan 1 Januari 2001 saat diberlakukannya OTODA merupakan momentum puncak dari gerakan nasionalisme pada masa transisi menuju demokrasi di Indonesia.

2.7. Perkembangan Nasionalisme di Indonesia

v  Dalam sejarahnya, nasionalisme Indonesia melalui beberapa tahap perkembangan.

·         Tahap pertama ditandai dengan tumbuhnya perasaan kebangsaan dan persamaan nasib yang diikuti dengan perlawanan terhadap penjajah, baik sebelum maupun sesudah proklamasi kemerdekaan. Nasionalisme religious dan nasionalisme sekuler agaknya muncul setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan. Upaya dari kelompok islam untuk mendirikan negara yang berlandaskan islam dan kalangan nasionalisme yang ingin mempertahankan Negara sekuler berdasarkan pancasila dijadikan patokan untuk menganalisis kesadaran kebangsaan atau persaan nasionalisme bangsa.

·         Tahap kedua adalah bentuk nasionalisme Indonesia yang merupakan kelanjutan dari semangat revolusioner pada masa perjuangan kemerdekaan dengan peran pemimpin nasional yang lebih besar.

·         Tahap ketiga adalah nasionalisme persatuan dan kesatuan yaitu kelompok oposisi atau mereka yang tidak sejalan dengan pemerintah disingkirkan akan mengancam persatuan dan stabilitas.

·         Tahap keempat adalah nasionalisme kosmopolitan yaitu nasionalisme yang disemangati oleh multikulturalisme. Hal ini dapat dilihat dari multikulturalisme merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses mengglobalnya demokrasi, proses perkembangan baru dari mundurnya modernisme dan berpengaruhnya postmodernisme, dan bagian yang tak terhindarkan dari runtuhnya sekat-sekat primordialisme saat ini.

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari makalah ini adalah :

1. Nasionalisme adalah sebuah paham yang direalisasikan dalam sebuah negara yang mendambakan kepentingan bersama, yaitu kepentingan bangsa (nation), walaupun mereka terdiri dari masyarakat yang majemuk. 

2. Makna Nasionalisme secara politis merupakan kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan atau menghilangkan penjajahan maupun sebagai pendorong untuk membangun dirinya maupun lingkungan masyarakat, bangsa dan negaranya

3. Nasionalisme Indonesia yang dalam perkembanganya mencapai titik puncak setelah Perang Dunia ke II yaitu dengan di proklamasikannya kemerdekaan Indonesia, berarti Pembentukan nation Indonesia berlangsung melalui proses sejarah yang panjang. sehingga memunculkan beberapa organisasi sebagai respons positif, diantaranya: Budi Utomo, Sarekat Islam, PNI, Indische Partij, Muhammadiyah, NU, IKP, dll.

4. Dalam sejarahnya, nasionalisme Indonesia melalui beberapa tahap perkembangan. Tahap pertama ditandai dengan tumbuhnya perasaan kebangsaan dan persamaan nasib, Tahap kedua adalah kelanjutan dari semangat revolusioner pada masa perjuangan. Tahap ketiga adalah nasionalisme persatuan dan kesatuan. Tahap keempat adalah nasionalisme kosmopolitan yaitu nasionalisme yang disemangati oleh multikulturalisme.

Demikian makalah yang dapat saya buat, saya menyadari dalam penulisan makalah ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Untuk itu kritik dan saran yang konstruktif sangat saya harapkan demi kesempurnaan makalah ini dan berikutnya. Semoga makalah ini dapat memberikan sedikit manfaat bagi pembaca pada umumnya dan pemakalah pada khususnya.

3.2. Saran

Marilah kita bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk memperbaiki masa depan generasi kita, karena hitam dan putih bangsa ini ada di tangan mereka semua. Jika kita tidak memulai dari sekarang dan dari kita sendiri, maka siapa lagi yang akan memulai dan memperbaikinya. Tidak ada lagi kata untuk saling menyalahkan. Untuk memulai perbaikan ini butuh keseriusan semua pihak. Marilah kita sama-sama serius untuk memperbaiki masa depan bangsa ini. Mimpi hari ini adalah kenyataan hari esok. Marilah kita memulai tidak hanya dengan bermimpi tetapi dengan usaha yang nyata.

3.3. Daftar rujukan

Ali Maschan Moesa, Nasionalisme Kyai, Jogjakarta: LKIS, 2007. Cet. I hlm. 28-29

Ali Maschan Moesa, Op. Cit,hlm. 37

Heri Herdiawanto dan Jumanta Hamdayana, Cerdas,Kritis,dan Aktif Berwarganegara, Jakarta: Erlangga,2010, hlm. 38-40.

Komarudin Hidayat, Aryumardi Azra, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani, Jakarta Selatan : ICCE UIN Syarif Hidayatullah,2003. Edisi revisi. Hlm. 119-121

Samsul Wahidin, Pokok-pokok Pendidikan Kewarganegaraan, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2010), cet. I, hlm. 174-176

Suhartono, Sejarah Pergerakan Nasional, jogja: pustaka pelajar, 2001. Cet. II hlm. 29-39

Masa Orde Lama, Orde Baru, dan Masa Reformasi

PENDAHULUAN

1        LATAR BELAKANG

Orde lama adalah masa pemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia. Orde lama berlangsung dari tahun 1945 sampai dengan 1968. Dalam jangka waktu tersebut, Indonesia menggunakan sistem ekonomi komando. Orde baru lahir Karena adanya orde lama, orde baru sendiri haruslah diyakini sebagai sebuah panorama bagi kemunculan orde reformasi. Demikian juga setelah orde reformasi pastilah akan berkembang pentas sejarah perpolitikan dan ketatanegaraan lainnya dengan setting dan cerita yang mungkin pula tidak sama. Dalam kenyataannya, bangsa Indonesia telah salah mengartikan makna dari sebuah kata Reformasi, yang saat ini menimbulkan gerakan yang mengatasnamakan Reformasi, padahal gerakan tersebut tidak sesuai dengan pengertian dari Reformasi. Oleh karena itu dalam melakukan gerakan reformasi, masyarakat harus tahu dan paham akan pengertian dari reformasi itu sendiri, agar proses menjalankan reformasi sesuai dengan tujuan reformasi tersebut.

2        RUMUSAN MASALAH

a.       Bagaimana keadaan politik berdasarkan nilai Panacasila pada masa orde lama?

b.      Bagaimana keadaan politik berdasarkan nilai Panacasila  pada masa orde baru?

c.       Bagaimana keadaan politik berdasarkan nilai Panacasila  pada masa reformasi?

d.      Apa saja persamaan kebijakan nilai ekonomi pada masa orde lama, orde baru dan reformasi?

3        TUJUAN

a.       Mengetahui keadaan politik berdasarkan nilai Panacasila pada masa orde lama.

b.      Mengetahui keadaan politik berdasarkan nilai Panacasila pada masa orde baru.

c.       Mengetahui keadaan politik berdasarkan nilai Panacasila pada masa reformasi.

d.      Mengetahui persamaan kebijakan nilai ekonomi pada masa orde lama, orde baru dan reformasi.

PEMBAHASAN

1. ORDE LAMA

Pamor Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah bangsa yang pernah dikeramatkan dengan sebutan azimat revolusi bangsa, pudar untuk pertama kalinya pada akhir dua dasa warsa setelah proklamasi kemerdekaan. Meredupnya sinar api Pancasila sebagai tuntunan hidup berbangsa dan bernegara bagi jutaan orang,  diawali oleh kehendak seorang kepala pemerintahan yang terlalu gandrung kepada persatuan dan kesatuan.

Kegandrungan tersebut diwujudkan dalam bentuk  membangun kekuasaan yang terpusat, agar dapat menjadi pemimpin bangsa yang dapat menyelesaikan sebuah revolusi perjuangan melawan penjajah (nekolim, neo-kolonialisme) serta ikut menata dunia agar bebas dari penghisapan bangsa atas bangsa dan penghisapan manusia atas manusia (exploitation de nation par nation, exploitation de homme par l homme). Namun sayangnya kehendak luhur tersebut dilakukan dengan menabrak dan mengingkari seluruh nilai-nilai dasar Pancasila.

Selama kurun waktu berkuasanya pemerintahan orde lama, secara perlahan tetapi pasti virtue (keutamaan) nilai-nilai luhur Pancasila seakan akan lumat oleh sebuah proses akumulasi kekuasaan yang sangat agresif tanpa mengindahkan cita-cita luhur yang dijadikan alasan untuk membangun kekuasaan itu sendiri. Retorika dan jargon politik yang bersumber dari gagasan bahwa revolusi belum selesai, termasuk cara cara revolusioner untuk membangun tatanan dunia baru, dijadikan legitimasi politik untuk membenarkan perlunya seorang pemimpin revolusi yang ditaati oleh seluruh rakyatnya. Dengan semangat dan alasan melaksanakan amanat revolusi 1945 itu pulalah nilai-nilai luhur, konstitusi, norma dan aturan dapat ditabrak kalau tidak sesuai dengan jalannya revolusi. Sedemikian membaranya semangat berevolusi waktu itu, sehingga andai kata revolusi memerlukan korban, apapun harus diberikan. Hal itu sesuai dengan ungkapan yang seringkali diucapkan oleh Pemimpin Besar Revolusi bahwa pengorbanan adalah sesuatu yang dianggap sebagai konsekwensi logis dari hakekat revolusi, karena demi sebuah perjuangan yang revolusioner kadang-kadang revolusi bahkan harus tega memakan anaknya sendiri.

Dalam gegap gempitanya atmosfir revolusioner, Pancasila sebagai falsafah bangsa serta UUD 45 sebagai konstitusi negara, akhirnya tidak berdaya dan harus tunduk kepada hukum revolusi. Konsekwensinya, mereka hanya dijadikan sekedar sebuah alat revolusi. Retorika yang selalu dikumandangkan bahwa revolusi adalah menjebol dan membangun, dilakukan secara pincang. Pada kenyataannya selama kurun waktu itu, kekuasaan yang sentralistik lebih banyak menjebolnya dari pada melaksanakan pembangunan. Akibatnya, nilai-nilai luhur dalam Pancasila tinggal menjadi kata-kata bagus yang secara retorik digunakan oleh penguasa untuk membuai dan meninabobokan rakyat supaya lupa penderitaan baik karena dilanda kelaparan maupun kemiskinan.

Agar revolusi berhasil mencapai tujuannya, maka seluruh kekuatan harus dipersatukan, sehingga presiden mempunyai kekuatan yang dahsyat untuk menghancurkan apa yang disebut sebagai musuh-musuh revolusi?. Demi sebuah kekuasaan yang dahsyat pulalah, maka semua cabang kekuasaan, baik  legislatif, yudikatif dan kekuatan masyarakat harus dihimpun dalam satu tangan. Rakyat harus berada di belakang pemimpin tanpa reserve untuk menunggu komando yang  diberikan kepadanya. Manifestasi kegandrungan mempersatukan kekuatan dan mengakumulasikan kekuasaan diwujudkan pula dalam tataran ideologis dengan memeras Pancasila menjadi Trisila yang unsur-unsurnya adalah kekuatan golongan nasionalis, komunis serta agama yang pada tahap berikutnya ketiga sila itupun kemudian disimplifikasikan menjadi satu sila yang disebut Gotong Royong.

Hiruk pikuk revolusi akhirnya usai, karena ternyata kepemimpinan revolusioner  telah mengakibatkan kejatuhan pemimpin itu sendiri melalui tragedi yang dikenal dengan nama G 30 S/PKI. Kekuasaan yang hakekatnya cenderung korup, telah menyelewengkan nilai-nilai luhur Pancasila. Akibatnya, tragedi politik tahun 1965 yang pada dasarnya adalah perang saudara yang disebabkan oleh konflik ideologi telah  menelan korban ratusan ribu jiwa, serta trauma dan stigma politik terhadap jutaan rakyat yang tidak tahu menahu mengenai apa yang disebut dengan memperjuangkan sebuah revolusi.

Catatan singkat di atas adalah fakta sejarah yang mudah-mudahan dapat menyegarkan ingatan kita semua, bahwa kesaktian serta kekeramatan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa sangat rentan terhadap penyelewengan oleh aktor politik pemegang kekuasaan negara. Runtuhnya sistem kekuasaan  pemerintahan Orde Lama adalah akibat dari perilaku para pemimpin politik yang  menjungkir-balikkan nilai-nilai Pancasila demi ambisi politik yang mengatas namakan Pancasila.

Pada era Orde Lama, masa pemerintahan presiden Soekarno antara tahun 1959-1967, pembangunan dicanangkan oleh MPR Sementara (MPRS) yang menetapkan sedikitnya tiga ketetapan yang menjadi dasar perencanaan nasional:

• TAP MPRS No.I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara
• TAP MPRS No.II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana 1961-1969,
• Ketetapan MPRS No.IV/MPRS/1963 tentang Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan.

Dengan dasar perencanaan tersebut membuka peluang dalam melakukan pembangunan Indonesia yang diawali dengan babak baru dalam mencipatakan iklim Indonesia yang lebih kondusip, damai, dan sejahtera. Proses mengrehablitasi dan merekontruksi yang di amanatkan oleh MPRS ini diutamakan dalam melakukan perubahan perekonomian untuk mendorong pembangunan nasional yang telah didera oleh kemiskinan dan kerugian pasca penjajahan Belanda.

Pada tahun 1947 Perencanaan pembangunan di Indonesia diawali dengan lahirnya “Panitia Pemikir Siasat Ekonomi”. Perencanaan pembangunan 1947 ini masih mengutamakan bidang ekonomi mengingat urgensi yang ada pada waktu itu (meskipun di dalamnya tidak mengabaikan sama sekali masalah-masalah nonekonomi khususnya masalah sosial-ekonomi, masalah perburuhan, aset Hindia Belanda, prasarana dan lain lain yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial). Tanpa perencanaan semacam itu maka cita-cita utama untuk “merubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional” tidak akan dengan sendirinya dapat terwujud. Apalagi jika tidak diperkuat oleh Undang-Undang yang baku pada masa itu. Sekitar tahun 1960 sampai 1965  proses sistem perencanaan pembangunan mulai tersndat-sendat dengan kondisi politik yang masih sangat labil telah menyebabkan tidak cukupnya perhatian diberikan pada upaya pembangunan untuk memperbaiki kesejahtraan rakyat.

Pada masa ini perekonomian Indonesia berada pada titik yang paling suram. Persediaan beras menipis sementara pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk mengimpor beras serta memenuhi kebutuhan pokok lainnya. Harga barang membubung tinggi, yang tercermin dari laju inflasi yang samapai 650 persen ditahun 1966. keadaan plitik tidak menentu dan terus menerus bergejolak sehingga proses pembangunan Indonesia kembali terabaikan sampai akhirnya muncul gerakan pemberontak G-30-S/PKI, dan berakir dengan tumbangnya kekuasaan presiden Soekarno.

2.Orde Baru

Peristiwa yang lazim disebut Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI) menandai pergantian orde dari Orde Lama ke Orde Baru. Pada tanggal 1 Maret 1966 Presiden Soekarno dituntut untuk menandatangani sebuah surat yang memerintahkan pada Jenderal Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang perlu untuk keselamatan negara dan melindungi Soekarno sebagai Presiden.  Surat yang kemudian dikenal dengan sebutan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) itu diartikan sebagai media pemberian wewenang kepada Soeharto secara penuh. Pada masa Orde Baru pula pemerintahan menekankan stabilitas nasional dalam program politiknya dan untuk mencapai stabilitas nasional terlebih dahulu diawali dengan apa yang disebut dengan konsensus nasional.

Pada era Orde Baru ini, pemerintahan Soeharto menegaskan bahwa kerdaulatan dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam bidang sosial budaya. Tekad ini tidak akan bisa terwujud tanpa melakukan upaya-upaya restrukturisasi di bidang politik (menegakkan kedaulatan rakyat, menghapus feodalisme, menjaga keutuhan teritorial Indonesia serta melaksanakan politik bebas aktif), restrukturisasi di bidang ekonomi (menghilangkan ketimpangan ekonomi peninggalan sistem ekonomi kolonial, menghindarkan neokapitalisme dan neokolonialisme dalam wujudnya yang canggih, menegakkan sistem ekonomi berdikari tanpa mengingkari interdependensi global) dan restrukturisasi sosial budaya (nation and character building, berdasar Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila serta menghapuskan budaya inlander).

Pada masa ini juga proses pembangunan nasional terus digarap untuk dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dan menciptakan lapangan kerja. Pendapatan perkapita juga meningkata dibandingkan dengan masa orde lama. Kesemuanya ini dicapai dalam blueprint nasional atau rencana pembangunan nasional. Itulah sebabnya di jaman orde lama kita memiliki rencana-rencana pembangunan lima tahun (Depernas) dan kemudian memiliki pula Pembangunan Nasional Semesta Berencana Delapan-Tahun (Bappenas). Di jaman orde baru kita mempunyai Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) I, Repelita II, Repelita III, Repelita IV, Repelita V,dan Repelita VII (Bappenas).

Penyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah adanya krisis moneter tahun 1997. Sejak tahun 1997 kondisi ekonomi Indonesia terus memburuk seiring dengan krisis keuangan yang melanda Asia. Keadaan terus memburuk. KKN semakin merajalela, sementara kemiskinan rakyat terus meningkat. Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok menyebabkan munculnya kerusuhan sosial. Muncul demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa. Tuntutan utama kaum demonstran adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total. Demonstrasi besar-besaran dilakukan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998. Pada saat itu terjadi peristiwa Trisakti, yaitu me-ninggalnya empat mahasiswa Universitas Trisakti. Keempat mahasiswa yang gugur tersebut kemudian diberi gelar sebagai “Pahlawan Reformasi”.

Menanggapi aksi reformasi tersebut, Presiden Soeharto berjanji akan mereshuffle Kabinet Pembangunan VII menjadi Kabinet Reformasi. Selain itu juga akan membentuk Komite Reformasi yang bertugas menyelesaikan UU Pemilu, UU Kepartaian, UU Susduk MPR, DPR, dan DPRD, UU Antimonopoli, dan UU Antikorupsi. Dalam perkembangannya, Komite Reformasi belum bisa terbentuk karena 14 menteri menolak untuk diikutsertakan dalam Kabinet Reformasi. Adanya penolakan tersebut menyebabkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya.

Era Orde Baru dalam sejarah republik ini merupakan masa pemerintahan yang terlama, dan bisa juga dikatakan sebagai masa pemerintahan yang paling stabil. Stabil dalam artian tidak banyak gejolak yang mengemuka, layaknya keadaan dewasa ini. Stabilitas  yang entah semu atau memang riil tersebut, diiringi juga dengan maraknya pembangunan di segala bidang. Era pembangunan, era penuh kestabilan, yang saat ini menimbulkan romantisme dari banyak kalangan di negara ini, ditandai dengan semakin gencarnya campaign “piye kabare” di seantero pelosok nusantara. Menariknya, dua hal yang menjadi warna Indonesia di era Orde Baru, yakni stabilitas dan pembangunan, serta merta tidak lepas dari keberadaan Pancasila. Pancasila menjadi alat bagi pemerintah (baca: Soeharto) untuk semakin menancapkan kekuasaan di Indonesia. Pancasila begitu diagung-agungkan; Pancasila begitu gencar ditanamkan nilai dan hakikatnya kepada rakyat; dan rakyat tidak memandang hal tersebut sebagai sesuatu yang mengganjal, kala itu tentunya.

Gencarnya penanaman nilai-nilai Pancasila di era Orde Baru salah satunya dilatarbelakangi hal bahwa rakyat Indonesia harus sadar jika dasar negara Indonesia adalah Pancasila itu sendiri.  “Masyarakat pada masa itu memaknai pancasila sebagai hal yang patut dan penting untuk ditanamkan”, ujar Hendro Muhaimin, peneliti di Pusat Studi Pancasila UGM. Selain itu menurutnya pada era Orde Baru semua orang menerima Pancasila dalam kehidupannya, karena Pancasila sendiri adalah produk dari kepribadian dalam negeri sendiri, dan yang menjadi keprihatinan khalayak pada masa itu adalah Pemerintahnya, bukan Pancasilanya.

Hendro Muhaimin juga menambahkan bahwa Pemerintah di era Orde Baru sendiri terkesan “menunggangi” Pancasila, karena dianggap menggunakan dasar negara sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan. “Pada dasarnya, yang salah bukanlah Pancasila, karena Pancasila dibuat dari penggalian kepribadian bangsa ini, dari cerminan bangsa Indonesia, maka para pemegang kekuasaan pada rezim  itu, yang menggunakan Pancasila secara politis, adalah pihak yang seharusnya bertanggungjawab akan gejolak-gejolak yang terjadi”, ujarnya. Namun disamping hal-hal tersebut, penanaman nilai-nilai Pancasila di era Orde Baru juga dibarengi dengan praktik dalam kehidupan sosial rakyat Indonesia. Kepedulian antarwarga  sangat kental, toleransi di kalangan masyarakat cukup baik, dan budaya gotong-royong kala itu sangat dijunjung tinggi.

Selain itu, contoh dari gencarnya penanaman nilai-nilai tersebut dapat dilihat dari penggunaan Pancasila sebagai asas tunggal dalam kehidupan berorganisasi, yang menyatakan bahwa semua organisasi, apapun bentuknya, baik itu organisasi masyarakat, komunitas, perkumpulan, dan sebagainya haruslah mengunakan Pancasila sebagai asas utamanya. Apabila ada asas-asas organisasi lain yang ingin ditambahkan sebagai asasnya, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Oleh karena itu, muncul juga anggapan bahwa Pancasila dianggap sebagai “pembius” bangsa, karena telah “melumpuhkan” kebebasan untuk berorganisasi.

Romantisme Pelaksanaan P4

Di era Orde Baru, terdapat kebijakan Pemerintah terkait penanaman nilai-nilai Pancasila, yaitu Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Materi penataran P4 bukan hanya Pancasila, terdapat juga materi lain seperti UUD 1945, Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), Wawasan Nusantara, dan materi lain yang berkaitan dengan kebangsaan, nasionalisme dan patriotisme. Kebijakan tersebut disosialisaikan pada seluruh komponen bangsa sampai level bawah termasuk penataran P4 untuk siswa baru Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), yang lalu dilanjutkan di perguruan tinggi hingga di wilayah kerja. Pelaksanaannya dilakukan secara menyeluruh melalui Badan Penyelenggara Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) dengan metode indoktrinasi. Dalam ungkapan Langenberg (1990), Orde Baru adalah negara dan sekaligus sistem negara (pemerintahan eksekutif, militer, polisi, parlemen, birokrasi, dan pengadilan), yang sejak 1965/1966 membangun hegemoni dengan formulasi ideologi sebagai tiang penyangganya. Visi Orde Baru pada saat itu adalah untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Hendro Muhaimin, ketika ditanya mengenai bagaimana Pancasila dimaknai oleh rakyat Indonesia pada saat itu jika dibandingkan dengan bagaimana rakyat memahaminya sekarang, ia berpendapat, “Kalau itu jelas berbeda, kalau orang pada waktu dulu  dalam memaknai Pancasila, kental sekali suasana Pancasilanya, maka orang sangat memaknai. Kalau bicara sekarang, sangat jauh dengan suasana dulu.” Banyak masyarakat pada zaman itu dapat menghafalkan butir-butir Pancasila yang jumlahnya 36 butir, itu pun memang karena dampak dari pelaksanaan P4 bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sejalan dengan semakin dominannya kekuatan negara, nasib Pancasila dan UUD 1945 menjadi semacam senjata bagi pemerintahan Orde Baru dalam hal mengontrol perilaku masyarakat. Pancasila dianggap sebagai sesuatu yang keramat sehingga tidak boleh diutak-atik maupun ditafsirkan dengan beberapa penafsiran. Seakan-akan ukurannya hanya satu: sesuatu dianggap benar kalau hal tersebut sesuai dengan keinginan penguasa, sebaliknya dianggap salah kalau bertentangan dengan kehendaknya. Sikap politik masyarakat yang kritis dan berbeda pendapat dengan negara dalam prakteknya malah dengan mudahnya dikriminalisasi.

Penanaman nilai-nilai Pancasila pada saat itu dilakukan tanpa sejalan dengan fakta yang terjadi di masyarakat, berdasarkan perbuatan pemerintah. Akibatnya, bukan nilai-nilai Pancasila yang meresap ke dalam kehidupan masyarakat, tetapi kemunafikan yang tumbuh subur dalam masyarakat. Sebab setiap ungkapan para pemimpin mengenai nilai-nilai kehidupan tidak disertai dengan keteladanan serta tindakan yang nyata, sehingga banyak masyarakat pun tidak menerima adanya penataran yang tidak dibarengi dengan perbuatan pemerintah yang benar-benar pro-rakyat.

Pancasila yang Begitu Diagung-Agungkan

Tidak salah jika menyebut era Orde Baru sebagai era “dimanis-maniskannya” Pancasila. Secara pribadi, Soeharto sendiri seringkali menyatakan pendapatnya mengenai keberadaan Pancasila, yang kesemuanya memberikan penilaian setinggi-tingginya terhadap Pancasila. Pada sebuah forum di tahun 1972, dalam sebuah kunjungannya ke Australia, Soeharto menyatakan bahwa kepribadian bangsa Indonesia terbentuk dari perjalanan sejarahnya, baik ketika dalam masa kegemilangan di era Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram, maupun ketika dalam fase penderitaaan di bawah penjajahan sepanjang tiga setengah abad. Kepribadian tersebut kemudian menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, yakni Pancasila, yang sila-silanya merupakan sebuah kesatuan yang bulat. Di dalamnya juga tersimpul mengenai kesadaran bangsa Indonesia bahwa manusia tergantung pada keseimbangan-keseimbangan, antara manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan, dan lahir dengan batin. Sebuah pemaparan ekselen, yang mungkin saja memang bertujuan untuk menarik perhatian “para bule hadirin” dalam forum tersebut, Australia-Indonesia Business Cooperation Committee.

Lain lagi ketika Soeharto memberikan pidato dalam Peringatan Hari Lahirnya Pancasila, 1 Juni 1967. Soeharto mendeklarasikan Pancasila sebagai suatu force yang dikemas dalam berbagai frase bernada angkuh, elegan, begitu superior. Dalam pidato tersebut, Soeharto menyatakan Pancasila sebagai “tuntunan hidup”, menjadi “sumber tertib sosial” dan “sumber tertib seluruh perikehidupan”, serta merupakan “sumber tertib negara” dan “sumber tertib hukum”. Kepada pemuda Indonesia dalam Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1974, Soeharto juga dengan lantang menyatakan, “Pancasila janganlah hendaknya hanya dimiliki, akan tetapi harus dipahami dan dihayati!” Dapat dikatakan tidak ada yang lebih kuat maknanya selain Pancasila di Indonesia, pada saat itu, dan dalam versi Orde Baru tentunya.

Pelaksanaan pemaparan materi P4 yang begitu digencarkan di era Orde Baru juga merupakan upaya dari Pemerintah untuk menghegemonikan keberadaan Pancasila di tengah rakyat Indonesia. Hendro Muhaimin, berpendapat bahwa tujuan dari dilaksanakannya pemaparan P4 sebenarnya baik, mengingat Pancasila adalah dasar negara, sudah seharusnya Warga Negara Indonesia memahami isi dan maksud dari Pancasila, ke depannya bertujuan membentuk Warga Negara Indonesia sebagai manusia yang ber-Pancasila. “Tujuannya memang sudah bagus dan mulia, tetapi salahnya karena terjadi banyak penyimpangan seiring berjalannya pemerintahan Orde Baru”, ujarnya.

Demokrasi Pancasila: Wajah Semu Era Orde Baru

Termasuk di dalam P4, melalui Ketetapan MPR (TAP MPR) No. II/MPR/1978 (sudah dicabut), adalah 36 butir Pancasila sebagai ciri-ciri manusia Pancasilais. Pemerintah Orde Baru mengharapkan melalui 36 butir Pancasila, yang serta merta “wajib hukumnya” untuk dihafal, akan terbentuk suatu tatanan rakyat Indonesia yang mempraktikkan kesemuanya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, lalu terciptalah negara Indonesia yang adil dan makmur, jaya di segala bidang. Akan tetapi, justru penghafalan itu yang menjadi bumerangnya. Cita-cita yang terkembang melalui P4 hanya keluar dari mulut saja, tanpa ada pengamalan yang berarti untuk setiap butir yang terkandung di dalamnya, meskipun tidak terjadi secara general. Sebagai contoh adalah mengenai pelaksanaan demokrasi di era Orde Baru. Berwajahkan “Demokrasi Pancasila”, akan tetapi dalam kenyataannya bak jauh panggang dari api. “Penataran itu sifatnya hanya menghafal, kemudian mengenai proses pelaksanaan secara langsung dari 36 butir Pancasila, dulu melalui kegiatan seperti gotong-royong kerja bakti warga. Tetapi pelaksanaan demokrasi pada saat Orde Baru itu sangat minim”, ujar Hendro Muhaimin.

Kebebasan tanpa koersi yang menjadi pilar utama dari prinsip demokrasi secara umum, dipadukan dengan nilai-nilai Pancasila yang terkandung melalui kelima silanya, sejatinya merupakan sebuah kombinasi yang apabila dilaksanakan sesuai hakikatnya oleh Pemerintah Orde Baru tentu akan memberikan dampak positif bagi kehidupan rakyat Indonesia pada saat itu. Akan tetapi, justru koersilah yang menjadi “senjata” pemerintah untuk menciptakan kehidupan yang, berdasarkan standar yang dibangun pada saat itu, bernuansa ketertiban dan keselarasan.

3. MASA REFORMASI

1. Pengertian Reformasi

Makna Reformasi secara etimologis berasal dari kata reformation dari akar kata reform, sedangkan secara harfiah reformasi mempunyai pengertian suatu gerakan yang memformat ulang, menata ulang, menata kembali hal-hal yang menyimpang, untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang di cita-citakan rakyat. Reformasi juga di artikan pembaharuan dari paradigma, pola lama ke paradigma, pola baru untuk memenuju ke kondisi yang lebih baik sesuai dengan harapan.

2. Syarat-Syarat Dilakukannya Reformasi

Untuk melakukan reformasi, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu:

a.       Adanya suatu penyimpangan.

b.      Berdasar pada suatu kerangka struktural tertentu.

c.       Gerakan reformasi akan mengembalikan pada dasar serta sistem Negara demokrasi.

d.      Reformasi dilakukan kearah suatu perubahan kearah kondisi serta keadaan yang lebih baik

e.    Reformasi dilakukan dengan suatu dasar moral dan etik sebagai manusia yang Berketuhanan         Yang Maha Esa, serta terjaminnya persatuan dan kesatuan bangsa.

3.  Tujuan Reformasi

Tujuan reformasi dapat disebutkan sebagai berikut:

1.  Melakukan perubahan secara serius dan bertahap untuk menemukan nilai-nilai baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

2.  Menata kembali seluruh struktur kenegaraan, termasuk perundangan dan konstitusi yang menyimpang dari arah perjuangan dan cita-cita seluruh masyarakat bangsa;

3.  Melakukan perbaikan di segenap bidang kehidupan baik politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan;

4.  Menghapus dan menghilangkan cara-cara hidup dan kebiasaan dalam masyarakat bangsa yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan reformasi, seperti KKN, kekuasaan sewenang-wenang atau otoriter, penyimpangan, dan penyelewengan yang lain.

4. Peranan  Pancasila sebagai paradigma reformasi

Inti reformasi adalah memelihara segala yang sudah baik dari kinerja bangsa dan negara dimasa lampau, mengoreksi segala kekurangannya,sambil merintis pembaharuan untuk menjawab tantangan masa depan. Pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara masa lalu memerlukan identifikasi, mana yang masih perlu pertahankan dan mana yang harus diperbaiki. Pancasila yang merupakan lima aksioma yang disarikan dari kehidupan masyarakat Indonesia jelas akan mantap jika diwadahi dalam sistem politik yang demokratis, yang dengan sendirinya menghormati kemajemukan masyarakat Indonesia. Pemilihan umum, salah satu sarana demokrasi yang penting, baru dipandang bebas apabila dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Peranan Pancasila dalam era reformasi harus nampak sebagai paradigma ketatanegaraan, artinya Pancasila menjadi kerangka pikir atau pola pikir bangsa Indonesia, khususnya sebagai Dasar Negara. Pancasila sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini berarti bahwa setiap gerak langkah bangsa dan negara Indonesia haru selalu dilandasi oleh sila-sila yang terdapat dalam Pancasila. Sebagai negara hukum setiap perbuatan, baik dari warga masyarakat, maupun dari pejabat-pejabat dan jabatan-jabatan harus berdasarkan hukum yang jelas. Jadi hukum yang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

4.1   Gerakan Reformasi

Pada pelaksanaan GBHN 1998 pada PJP II Pelita ke tujuh ini, bangsa Indonesia menghadapi krisis ekonomi yang hebat, sehingga menyebabkan stabilitas ekonomi makin ambruk dan menyebar luasnya tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme pada hampir semua instansi pemerintahan serta penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang para petinggi negara yang membuat rakyat semakin menderita. Pancasila yang pada dasarnya sebagai sumber nilai, dasar moral etik bagi negara dan aparat pelaksana negara digunakan sebagai alat legitimasi politik, semua tindakan dan kebijakan mengatasnamakan Pancasila, kenyataannya tindakan dan kebijakan tersebut sangat bertentangan dengan Pancasila.

Klimaks dari keadaan tersebut ditandai dengan hancurnya ekonomi nasional, sehingga muncullah gerakan masyarakat yang dipelopori oleh mahasiswa, cendekiawan dan masyarakat sebagai gerakan moral politik yang menuntut adanyaReformasi di segala bidang terutama bidang hukum, politik, ekonomi, dan pembangunan. Awal dari gerakan Reformasi bangsa Indonesia, yakni dengan mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, yang kemudian digantikan oleh Prof. Dr. B.J Habibie. Kemudian diikuti dengan pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Dalam pemerintahan Habibie, melakukan reformasi secara menyeluruh terutama pengubahan pada 5 paket UU. Politik tahun 1985, kemudian diikuti dengan reformasi ekonomi yang menyangkut perlindungan hukum sehingga perlu diwujudkan  UU Anti Monopoli, UU Persaingan Sehat, UU Kepailitan, UU Usaha Kecil, UU Bank Sentral, UU Perlindungan Konsumen, UU Perlindungan Buruh, dan lain sebagainya (Nopirin dalam Kaelan, 1998:1). Dan dengan demikian, reformasi harus juga diikuti reformasi hukum bersama aparat penegaknya serta reformasi pada pemerintahan. Susunan DPR dan MPR harus mengalami reformasi yang dilakukan melalui Pemilu. Reformasi terhadap UU Politik harus dapat menjadikan para elit politik dan pelaku politik bersifat demokratis, yang mau mendengar penderitaan masyarakat dan mampu menjalankan tugasnya dengan benar.

a.       Gerakan Reformasi dan Ideologi Pancasila

Dalam kenyataannya, bangsa Indonesia telah salah mengartikan makna dari sebuah kata Reformasi, yang saat ini menimbulkan gerakan yang mengatasnamakan Reformasi, padahal gerakan tersebut tidak sesuai dengan pengertian dari Reformasi. Contohnya, saat masyarakat hanya bisa menuntut dan melakukan aksi-aksi anarkis yang pada akhirnya terjadilah pengerusakan fasilitas umum, sehingga menimbulkan korban yang tak bersalah. Oleh karena itu dalam melakukan gerakan reformasi, masyarakat harus tahu dan paham akan pengertian dari reformasi itu sendiri, agar proses menjalankan reformasi sesuai dengan tujuan reformasi tersebut. Secara harfiah reformasi memiliki makna yaitu suatu gerakan untuk memformat ulang, menata ulang atau menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat (Riswanda dalam Kaelan, 1998).

b. Pancasila sebagai Dasar Cita-cita Reformasi

Pancasila merupakan dasar filsafat negara Indonesia, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, namun ternyata Pancasila tidak diletakkan pada kedudukan dan fungsinya. Pada masa orde lama pelaksanaan negara mengalami penyimpangan dan bahkan bertentangan dengan Pancasila. Presiden seumur hidup yang bersifat diktator. Pada masa orde baru, Pancasila hanya sebagai alat politik oleh penguasa. Setiap warga yang tidak mendukung kebijakan penguasa dianggap bertentangan dengan Pancasila. Oleh karena itu, gerakan reformasi harus dimasukkan dalam kerangka Pancasila, sebagai landasan cita-cita dan ideologi negara Indonesia, agar tidak terjadi anarkisme yan menyebabkan hancurnya  bangsa dan negara Indonesia.

5. Reformasi dengan paradigma pancasila

Setiap sila mempunyai nilai dalam paradigma reformasi, yaitu:

a. Reformasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, gerakan reformasi berdasarkan pada moralitas ketuhanan dan harus mengarah pada kehidupan yang baik sebgai manusia makhluk tuhan.

b.Reformasi yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, gerakan reformasi berlandaskan pada moral kemanusiaan sebagai upaya penataan kehidupan yang penuh penghargaan atas harkat dan martabat manusia

c. Reformasi yang berdasarkan nilai persatuan. Artinya, gerakan reformasi harus menjamin tetap tegaknya negara dan bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan.

d. Reformasi yang berakar pada asas kerakyatan. Artinya, seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus dapat menempatkan rakyat sebagai subjek dan pemegang kedaulatan.

e. Reformasi yang bertujuan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, gerakan reformasi harus memiliki visi yang jelas, yaitu demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

6. Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi Hukum

Dalam era reformasi akhir-akhir ini, seruan dan tuntutan rakyat terhadap pembaharuan hukum sudah merupakan suatu keharusan karena proses reformasi yang melakukan penataan kembali tidak mungkin dilakukan tanpa melakukan perubahan-perubahan terhadap peraturan perundang-undangan. Agenda yang lebih konkrit yang diperjuangkan oleh para reformis yang paling mendesak adalah reformasi bidang hukum.

Hal ini berdasarkan pada suatu kenyataan bahwa setelah peristiwa 21 Mei 1998 saat runtuhnya kekuasaan Orde Baru, salah satu sub system yang mengalami kerusakan parah selama Orde Baru adalah bidang hukum. Produk hukum baik materi maupun penegakkannya dirasakan semakin menjauh dari nilai-nilai kemanusiaan, kerakyatan, serta keadilan. Sub-sistem hukum nampaknya tidak mampu menjadi pelindung bagi kepentingan masyarakat dan yang berlaku hanya bersifat imperative bagi penyelenggara pemerintahan.

a. Pancasila sebagai Sumber Nilai Perubahan Hukum

Pancasila merupakan cita-cita hukum, kerangka berpikir, sumber nilai serta sumber arah penyusunan dan perubahan hukum positif di Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai paradigma hukum terutama dalam kaitannya berbagai macam upaya perubahan hukum, atau Pancasila harus merupakan paradigma dalam suatu pembaharuan hukum. Agar hukum berfungsi sebagai pelayanan kebutuhan masyarakat maka hukum harus senantiasa diperbaharui agar aktual atau sesuai dengan keadaan serta kebutuhan masyarakat yang dilayaninya dan dalam pembaharuan hukum yang terus menerus tersebut Pancasila harus tetap sebagai kerangka berpikir, sumber norma dan sumber nilai-nilainya. Pancasila dapat memenuhi fungsi konstitutif maupun fungsi regulatif. Dengan fungsi regulatifnya Pancasila menentukan dasar suatu tata hukum yang memberi arti dan makna bagi hukum itu sendiri sehingga tanpa dasar yang diberikan oleh Pancasila maka hukum akan kehilangan arti dan maknanya itu sendiri.

Sumber hukum meliputi dua macam pengertian. Pertama, sumber formal hukum, yaitu sumber hukum ditinjau dari bentuk dan tata cara penyusunan hukum. Kedua, sumber material hukum, yaitu suatu sumber hukum yang menentukan materi atau suatu isi suatu norma hukum. Pancasila menentukan isi dan bentuk peraturan perundang-undangan Indonesia yang tersusun secara hierarkis. Selain sumber yang terkandung dalam Pancasila reformasi dan pembaharuan hukum juga harus bersumber pada kenyataan empiris yang ada dalam masyarakat terutama dalam wujud aspirasi-aspirasi yang dikehendakinya. Oleh karena itu, dalam reformasi hukum dewasa ini selain Pancasila sebagai paradigma pembaharuan hukum yang merupakan sumber norma dan sumber nilai, terdapat unsur pokook yang justru tidak kalah pentingnya yaitu kenyataan empiris yang ada dalam masyarakat.

b. Dasar Yuridis Reformasi Hukum

Reformasi hukum harus konsepsional dan konstitusional, sehingga reformasi hukum memiliki landasan dan tujuan yang jelas. Dalam upaya reformasi hukum dewasa ini telah banyak dilontarkan beerbagai macam pendapat tentang aspek apa saja yang dapat dilakukan dalam perubahan hukum di Indonesia, bahkan telah banyak usulan untuk perlunya amandemen atau kalau perlu perubahan secara menyeluruh terhadap pasal-pasal UUD 1945. Berdasarkan banyaknya aspirasi yang berkembang cenderung ke arah adanya amandemen terhadap pasal-pasal UUD 1945 bukannya perubahan secara menyeluruh namun hendaklah dipahami secara obyektif bahwa bilamana terjadi perubahan seluruh UUD 1945 maka hal itu tidak menyangkut perubahan terhadap pembukaan UUD 1945, karena pembukaan UUD 1945 berkedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Oleh karena itu, apabila merubah pembukaan dari UUD 1945 maka sama halnya membubarkan negara Indonesia. Seluruh perubahan maupun produk hukum di Indonesia haruslah didasarkan pada pokok-pokok pikiran yang yang tertuang dalam Pancasila yang hakikatnya merupakan cita-cita hukum dan merupakan esensi dari sila-sila Pancasila. Dasar yuridis Pancasila sebagai reformasi hukum adalah Tap No.XX/MPRS/1966, yang menyatakan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, yang berarti sebagai sumber produk serta proses penegakan hukum yang harus senantiasa bersumber pada nila-nilai Pancasila dan secara eksplisit dirinci tata urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila.

7. Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi Politik

Landasan sumber nilai system politik Indonesia dalam pembukaan UUD’45 alenia IV, jika dikaitkan dengan alenia II, dasar politik ini menunjukkan bentuk dan bangunan kehidupan masyarakat Indonesia. Namun dalam kenyataannya nilai demokrasi ini pada masa Orla dan Orba tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Reformasi politik pada dasarnya berkenaan dengan masalah kekuasaan yang memang diperlukan oleh negara maupun untuk menunaikan dua tugas pokok yaitu memberikan kesejahteraan dan menjamin keamanan bagi seluruh warganya. Reformasi politik terkait dengan reformasi dalam bidang-bidang kehidupan lainnya, seperti bidang hukum, ekonomi, sosial budaya serta hakamnas. Misalnya, dalam bidang hukum, segala kegiatan politik harus sesuai dengan kaidah hukum, oleh karena itu hukum harus dibangun secara sistematik dan terencana sehingga tidak ada kekosongan hukum dalam bidang apapun. Jangan sampai ada UU tetapi tidak ada PP pelaksanaanya yang sering kita alami selama ini.

8. Pancasila sebagai Paradigma Reformasi Ekonomi

Sistem ekonomi Indonesia pada masa Orba bersifat birokratik otoritarian. Kebijaksanaan ekonomi yang selama ini diterapkan hanya mendasarkan pada pertumbuhan dan mengabaikan prinsip kesejahteraan bersama yang kenyataannya hanya menyentuh kesejahteraan sekelompok kecil orang. Maka dari itu perlu dilakukan langkah yang strategis dalam upaya melakukan reformasi ekonomi yang berbasis pada ekonomi rakyat yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Sejarah Pemikiran Dan Perkembangan Pancasila Di Masa Orde Lama, Orde Baru Dan Reformasi

Di setiap masa, pancasila mengalami perkembangan terutama dalam mengartikan Pancasila itu sendiri. Pada masa orde lama yaitu pada masa kekuasaan presiden Soekarno, Pancasila mengalami ideologisasi. Pada masa ini pancasila berusaha untuk dibangun, dijadikan sebagai keyakinan, kepribadian bangsa Indonesia. Presiden Soekarno, pada masa itu menyampaikan ideologi Pancasila berangkat dari mitologi atau mitos, yang belum jelas bahwa pancasila dapat mengantarkan bangsa Indonesia ke arah kesejahteraan. Tetapi Soekarno tetap berani membawa konsep Pancasila ini untuk dijadikan ideologi bangsa Indonesia.

Soekarno di dalam menjalankan Pancasila tidak berjalan dengan mudah. Banyak tantangan yang dihadapi, yaitu muncul dari kelompok nasionalis-religius yang belum menerima Pancasila. Mereka masih menginginkan sila pertama dari Pancasila adalah “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Dan yang paling besar menolak Pancasila adalah Kahar Muzakar, yang selanjutnya memberntuk DI/TII sebagai perlawanan terhadap pemerintah dan untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara Islam.

Selain itu, kelompok nasionalis-komunis, PKI, yang menginginkan negara Indonesia menjadi negara komunis. PKI menganggap tuhan tidak ada. Sedangkan negara Indonesia mengakui keberagaman agama yang ada di Indoensia. Ini berarti negara Indonesia percaya adanya tuhan. Tetapi di dalam perkembangannya, Presiden Soekarno lebih cenderung ke komunis dan tidak lagi bersifat nasionalis. Ini menjadi salah satu bukti penyelewengan Soekarno terhadap Pancasila. Penyelewengan yang lain adalah Soekarno menerapkan Demokrasi terpimpin, yaitu kekuasaan pemerintahan ada di tangan Soekarno. Padahal demokrasi yang benar adalah demokrasi yang dipegang dan dikendalikan oleh rakyat bukan oleh penguasa. Dan juga Soekarno mengeluarkan pernyataan bahwa presiden menjabat seumur hidup. Ini berarti negara Indonesia akan mengalami keotoriterian seorang penguasa.

Pada masa orde baru, yaitu kepemimpinan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai indoktrinasi. Pancasila dijadikan oleh Soeharto sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaannya. Ada beberapa metode yang digunakan dalam indoktrinasi Pancasila, yaitu pertama, melalui ajaran P4 yang dilakukan di sekolah-sekolah,  melalui pembekalan atau seminar. Kedua, asas tunggal, yaitu Soeharto membolehkan rakyat untuk membentuk organisasi tetapi harus berasaskan Pancasila yang merupakan Pancasila versi Soeharto. Ketiga, stabilisasi yaitu Soeharto melarang adanya kritikan yang dapat menjatuhkan pemerintah. Jadi Soeharto beranggapan bahwa kritik terhadap pemerintah menyebabkan ketidakstabilan di dalam  negara. Dalam menstabilkannya, Soeharto menggunakan kekuatan militer sehingga tidak ada yang berani untuk mengkritik pemerintah. Maka muncul penentang-penentang terhadap Pancasila, yaitu mereka lebih ke gerakan bawah tanah. Dan penentangnya hampir sama dengan penentang di masa orde lama. Salah satunya kelompok komunis.

Soeharto dalam menjalankan Pancasila melakukan beberapa penyelewengan, yaitu Soeharto menerapkan demokrasi sentralistik, demokrasi yang berpusat di tangan pemerintah. Selain itu, Soeharto memegang kendali terhadap lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif sehingga peraturan yang dibuat harus sesuai dengan persetujuan Soeharto. Dan juga Soeharto melemahkan aspek-aspek demokrasi terutama pers karena dapat membahayakan kekuasaan Soeharto. Maka Soeharo membentuk Departemen penerangan atau lembaga sensor secara besar-besaran agar setiap berita yang dimuat di media tidak menjatuhkan pemerintah. Penyelewengan yang lain adalah Soeharto melanggengkan korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga pada masa ini banyak pejabat negara yang melakukan korupsi dan juga pada masa ini negara Indoensia mengalami krisis moneter.

Sedangkan pada masa reformasi, Pancasila sebagai re-interprestasi, yaitu Pancasila harus selalu di interprestasikan kembali sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam menginterprestasikannya harus relevan dan kontekstual. Berarti harus sinkron atau sesuai dengan kenyataan atau zaman pada saat itu. Pancasila pada masa reformasi tidak jauh berbeda dengan Pancasila pada masa orde baru dan orde lama, yaitu tetap ada tantangan yang harus dihadapi. Tantangan itu adalah KKN, yang merupakan masalah yang sangat berat dan sulit untuk dituntaskan. Apalagi pada masa ini korupsi benar-benar merajalela. Para pejabat negara yang melakukan korupsi sudah tidak malu lagi. Mereka malah bangga, dengan ditunjukkan saat pejabat itu keluar dari gedung KPK dengan melambaikan tangan serta tersenyum, seperti artis yang baru terkenal. Ini merupakan masalah yang benar-benar harus diselesaikan. Selain KKN, globalisasi menjadi racun bagi bangsa Indonesia karena semakin lama ideologi Pancasila tergerus dengan ideologi liberal dan kapitalis. Ditambah lagi tantangan pada masa ini bersifat terbuka, lebih bebas dan nyata. oleh sebab itu, kita harus melaksanakan Pancasila sesuai dengan nilai-nilai dikandungnya, serta mengembangkan toleransi dan plurralisme di dalam diri kita masing-masing.

Ø  Persamaan kebijakan ekonomi pada masa orde lama, orde baru, dan reformasi.

1.      Sama-sama masih terdapat ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan ketidakadilan

Setelah Indonesia Merdeka, ketimpangan ekonomi tidak separah ketika zaman penjajahan namun tetap saja ada terjadi ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan ketidakadilan. Dalam 26 tahun masa orde baru (1971-1997) rasio pendapatan penduduk daerah terkaya dan penduduk daerah termiskin meningkat dari 5,1 (1971) menjadi 6,8 (1983) dan naik lagi menjadi 9,8 (1997). Ketika reformasi ketimpangan distribusi pendapatan semakin tinggi dari 0,29 (2002) menjadi 0,35 (2006). Sehingga dapat dikatakan bahwa kaum kaya memperoleh manfaat terbesar dari pertumbuhan ekonomi yang dikatakan cukup tinggi, namun pada kenyataanya tidak merata terhadap masyarakat.

2.  Adanya KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme)

Orde Lama: Walaupun kecil, korupsi sudah ada.

Orde Baru: Hampir semua jajaran pemerintah koruptor (KKN).

Reformasi: Walaupun sudah dibongkar dan dipublikasi di mana-mana dari media massa,media elektronik,dll tetap saja membantah melakukan korupsi.

 Hal ini menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat yang sulit untuk disembuhkan akibat praktik-pratik pemerintahan yang manipulatif dan tidak terkontrol.

3. Kebijakan Pemerintah

Sejak pemerintahan orde lama hingga orde reformasi kini, kewenangan menjalankan anggaran negara tetap ada pada Presiden (masing-masing melahirkan individu atau pemimpin yang sangat kuat dalam setiap periode pemerintahan sehingga menjadikan mereka seperti “manusia setengah dewa”). Namun tiap-tiap masa pemerintahan mempunyai cirinya masing-masing dalam menjalankan arah kebijakan anggaran negara. Hal ini dikarenakan untuk disesuaikan dengan kondisi: stabilitas politik, tingkat ekonomi masyarakat, serta keamanan dan ketertiban. Kebijakan anggaran negara yang diterapkan pemerintah selama ini sepertinya berorientasi pada ekonomi masyarakat. Padahal kenyataannya kebijakan yang ada biasanya hanya untuk segelintir orang dan bahkan lebih banyak menyengsarakan rakyat. Belum lagi kebijakan-kebijakan yang tidak tepat sasaran, yang hanya menambah beban APBN. Bila diteliti lebih mendalam kebijakan-kebijakan sejak Orde Baru hingga sekarang hanya bersifat jangka pendek. Dalam arti kebijakan yang ditempuh bukan untuk perencanaan ke masa yang akan datang, namun biasanya cenderung untuk mengatur hal-hal yang sedang dibutuhkan saat ini.

PENUTUP

KESIMPULAN

Dari Sejarah panjang mengenai dinamika politik pada masa orde lama di Indonesia yang berhubungan dengan praktek politik berdasar demokrasi muncul semenjak dikelurkannya Maklumat Wakil Presiden No.X, 3 November 1945, yang menganjurkan pembentukan partai-partai politik. Perkembangan demokrasi dalam masa revolusi dan demokrasi parlementer dicirikan oleh distribusi kekuasaan yang khas. Presiden Soekarno ditempatkan sebagai pemilik kekuasaan simbolik dan ceremonial, sementara kekuasaan pemerintah yang nyata dimiliki oleh Perdana Menteri, kabinet dan parlemen. Kegiatan partisipasi politik di masa itu berjalan dengan hingar bingar, terutama melalui saluran partai politik yang mengakomodasikan berbagai ideologi dan nilai-nilai primordialisme yang tumbuh di tengah masyarakat. Namun, demikian, masa itu ditandai oleh terlokalisasinya proses politik dan formulasi kebijakan pada segelintir elit politik semata, hal tersebut ditunjukan pada rentang 1945-1959 ditandai dengan adanya tersentralisasinya kekuasaan pada tangan elit-elit partai dan masyarakat berada dalam keadaan terasingkan dari proses politik.

Namun pada akhirnya masa tersebut mengalami kehancuran setelah adanya perpecahan antar-elit dan antar-partai politik di satu sisi dan pada sisi yang lain adalah karena penentangan dari Soekarno dan Militer terhadap distribusi kekuasaan yang ada, terlebih Bung Karno sangat tidak menyukai jika dirinya hanya dijadikan Presiden simbolik. Perpecahan yang terjadi diantara partai politik yang diperparah oleh konflik tersembunyi antara kekuatan partai dengan Bung Karno dan Militer, serta adanya ketidakmampuan sistem cabinet dalam merealisasikan program-programnya dan mengatasi potensi perpecahan regional, telah membuat periode revolusi dan demokrasi parlementer oleh krisis integrasi dan stabilitas yang parah. Pada keadaan inilah Bung Karno memanfaatkan situasi dan pihak militer untuk menggeser tatanan pemerintahan ke arah demokrasi terpimpin pun ada di depan mata. Dengan adanya Konsepsi Presiden tahun 1957, direalisasikannya nasionalisasi ekonomi, dan berlakunya UU darurat, maka pintu ke arah Demokrasi terpimpin pun dapat diwujudkan seperti apa yang telah dia idam-idamkan. Mengenai  demokrasi terpimpin yang sudah di depan mata Bung Karno. Jelas permasalahan dari demokrasi terpimpin sendiri kita ketahui adalah berubahnya peta distribusi kekuasaan. Kekuasaan yang semula terbagi dalam sistem parlementer berubah menjadi kekuasaan yang terpusat (sentralistik) pada tangan Bung Karno, dan secara signifikan diimbangi oleh peran dan kekuasaan PKI dan Angkatan Darat. Dan akhirnya menjadi blunder bagi Bung Karno sendiri dengan adanya peristiwa pemberontakan PKI tanggal 30 september 1965 dalam kepemerintahannya. Setelah itu terjadi penyerahan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru.

 Keruntuhan Orde Lama dan kelahiran Orde Baru di penghujung tahun 1960-an menandai tumbuhnya harapan akan perbaikan keadaan sosial, ekonomi dan politik. Dalam kerangka ini, banyak kalangan berharap akan terjadinya akselerasi pembangunan politik ke arah demokrasi. Salah satu harapan dominan yang berkembang saat itu adalah bergesernya power relationship antara negara dan masyarakat. Harapan akan tumbuhnya demokrasi tersebut adalah harapan yang memiliki dasar argumen empirik yang memadai diantaranya adalah berbeda dengan demokrasi terpimpin Bung Karno yang lahir sebagai produk rekayasa elit, orde baru lahir karena adanya gerakan massa yang berasal dari arus keinginan arus bawah, kemudian rekrutmen elit politik di tingkat nasional yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru pada saat pembentukannya memperlihatkan adanya kesejajaran. Dalam artian, mengenai kebijakan politik yang ada tidak lagi diserahkan pada peran politis dan ideology, melainkan pada para teknokrat yang ahli. Sejalan dengan dasar empirik sebelumnya, masa awal orde baru ditandai oleh terjadinya perubahan besar dalam pegimbangan politik di dalam Negara dan masyarakat, sebelumya pada era Orde Lama kita tahu bahwa pusat kekuasaan ada di tangan presiden, militer dan PKI. Namun pada Orde Baru terjadi pergeseran pusat kekuasaan dimana dibagi dalam militer, teknokrat, dan kemudian birokrasi. Namun harapan itu akhirnya menemui ajalnya ketika pada pemilu 1971, golkar secara mengejutkan memenangi pemilu lebih dari separuh suara dalam pemilu.Itulah beberapa sekelumit cerita tentang Orde Lama dan Orde Baru, tentang bagaimana kehidupan sosial, politik dan ekonomi di masa itu. Yang kemudian pada orde baru akhirnya tumbang bersamaan dengan tumbangnya Pak Harto atas desakan para mahasiswa di depan gendung DPR yang akhrinya pada saat itu titik tolak era Reformasi lahir. Dan pasca reformasilah demokrasi yang bisa dikatakan demokrasi yang di Inginkan pada saat itu perlahan-lahan mulai tumbuh hingga sekarang ini.

DAFTAR RUJUKAN

Kaelan. 2004. Pendidikan Pancasila. Jogyakarta: Paradigma, Edisi Reformasi.

Komalasari, Kokom.2007. Pendidikan Pancasila. Jakarta: Lentera Cendekia.

“Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi” http://exalute.wordpress.com/2008/07/24/pancasila-sebagai-paradigma-pembangunan/. 20 Maret 2012. 07:08.

Syarbani, Syahrial. 2004. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. Jakarta: Ghalia Indonesia.

http://taufikibrahim21.wordpress.com/2014/05/05/makalah-masa-orla-dan-orba/

http://www.slideshare.net/kikieviwahyuliana9/masa-pemerintahan-orde-lama-dan-orde- baru?related=3

http://amayarihana.blogspot.com/2013/11/makalah-kewarganegaraan-orde-lama-baru.html

http://www.slideshare.net/nurulmakhrifah/presentasi-sejarah-masa-orde-baru?related=2